Pos

Reklamasi Lahan Bekas Tambang Bauksit

Indonesian Institute for Sustainable Mining (IISM) dan PT Agricola Nusantara Baramineral (ANB) mempersembahkan program reklamasi lahan bekas tambang dan rehabilitasi lahan-lahan kritis. Ini adalah solusi untuk lahan yang miskin unsur hara serta yang minim atau tanpa topsoil sekalipun.

Read more

Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan lokal sejak dini untuk mendukung diversifikasi ekonomi masyarakat Pulau Singkep menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

IISM mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk membangun industri tambak udang dan sarana pengolahannya di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat. Sebagai kepulauan, Kabupaten Lingga memiliki keunggulan komparatif potensial sektor maritim yang harus menjadi perhatian bersama, di samping kekayaan mineral dan bahan tambang lainnya.  Kabupaten Lingga menugaskan  PT Pembangunan Selingsing Mandiri yang merupakan BUMD kabupaten sebagai pelaksana proyek. Read more

In-House Training PT Antam dengan PT Indmira dan IISM

Kegiatan pertambangan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Maka dari itu, kegiatan reklamasi menjadi tahapan kegiatan yang sangat penting pada pascatambang. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk menjadikan lahan bekas tambang sebagai lahan yang lebih bermanfaat. Misalnya lahan bekas tambang yang dapat dijadikan usaha perikanan atau revegetasi. Tentunya, konsep pemanfaatan lahan bekas tambang pada kegiatan reklamasi ini nantinya harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Read more

Menggali Potensi Kesejahteraan Sosial dari Industri Pertambangan Emas untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nabire, Papua

Sebuah Industri sejatinya harus memberikan dampak kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya bagi pelaku usaha industri namun juga pemangku kepentingan lain seperti  masyarakat  setempat dan pemerintah selaku pengelola sumber daya. Tidak terkecuali pada industri pertambangan. Pengelolaan sumber daya mineral (pertambangan) telah tercantum pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam pengelolaannya harus disertai akan kewajiban untuk mempergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak memberikan ruang bagi kejahatan lingkungan. Jika pengelolaan pertambangan oleh pelaku usaha tidak memperhatikan hal-hal tersebut, tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 59 Tahun 2017. Read more

Sejarah dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup di Stocklom pada tahun 1972. Latar belakang diadakan konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran global akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global serta kesadaran bahwa ketersedian sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas. Read more