Video : Kehidupan Pascatambang di Pulau Singkep: Sorotan dari Metro TV dan IISM

Masyarakat merupakan salah satu objek utama selain lingkungan, yang akan menanggung dampak serius ketika Industri Pertambangan dan stakeholder terkait, abai memikirkan. Tak terkecuali keadaan masyarakat Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, pascaberhentinya kegiatan pertambangan timah tahun 1992.

Reporter Metro TV dalam acara 360, Amalina Lutfia bersama Bupati Kabupaten Lingga dan Direktur IISM, Rezki Syahrir

Tentang sulitnya masyarakat pascatambang beralih profesi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di luar sektor pertambangan. Dampak yang bersifat intangible (tak nampak) ini ternyata memberi efek yang jauh lebih signifikan dari sisi mentalitas masyarakat sebab kultur kerja komunitas yang ekstraktif sulit beralih ke kultur budidaya, perdagangan dan industri pengolahan sebagai pijakan ekonomi berkelanjutan.

Jika lingkungan dapat direhabilitasi dengan berbagai teknologi, namun mentalitas masyarakat pascatambang ini yang sulit untuk diperbaiki.

Pekan lalu Indonesian Institute for Sustainable Mining (IISM) berkolaborasi dengan Metro TV serta pemerintah daerah Kabupaten Lingga, berkelindan untuk meliput kehidupan pascatambang di Pulau Singkep.

Masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Lingga berjuang menanggung beban masa lalu serta bersama IISM berusaha membangun kembali daerah yang pernah dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara dari sektor pertambangan. Read more

Mengoptimalkan Reklamasi Lahan Tambang: In-House Training PT Antam Bersama PT Indmira dan IISM

Kegiatan pertambangan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Maka dari itu, kegiatan reklamasi menjadi tahapan kegiatan yang sangat penting pada pascatambang. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk menjadikan lahan bekas tambang sebagai lahan yang lebih bermanfaat. Misalnya lahan bekas tambang yang dapat dijadikan usaha perikanan atau revegetasi. Tentunya, konsep pemanfaatan lahan bekas tambang pada kegiatan reklamasi ini nantinya harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Read more